Warga kurang setuju ganti rugi Underpasss

Kulon Progo – Proyek pembangunan underpass yang direncanakan pemerintah di Margosari membuat sebagian warga Jogoyudan Wates, khususnya RT 5 RW 4, yang wilayahnya terdampak, merasa resah.

Bukan lantaran tidak mau mendukung proyek itu, tetapi karena warga merasa besaran ganti rugi yang ditetapkan kurang sesuai.

Mereka merasa tidak mendapat keadilan karena penetapan harga oleh tim appraisal berbeda-beda dengan selisih cukup besar.

Seorang warga terdampak, Istilah, menjelaskan setidaknya warga terdampak di Jogoyudan sebanyak 10 orang. Sebanyak empat di antaranya sampai saat ini belum menyatakan setuju atas nilai ganti rugi.

Pasalnya, lahan warga pada satu kompleks itu besaran ganti ruginya berbeda-beda.

“Lahan yang lokasinya berada jauh dari jalan raya atau masuk ke dalam ganti rugi kok lebih besar,” katanya, Kamis (3/9/2015).

Selain Istilah, warga lainnya yang belum sepakat adalah Istarno, Widarti,dan Kadari. Istilah menjelaskan, pemerintah melakukan sosialisasi pertama pada 2014.

Materi sosialiasi saat itu salah satunya mengenai rencana pembangunan. Pada dua sosialisasi berikutnya, pada 20 Agustus dan 31 Agustus, ternyata langsung penyampaian besaran ganti rugi.

“Tanpa musyawarah dan harus disetujui. Kalau tidak, kami diberi waktu 14 hari sampai 18 September untuk menyatakan setuju atau tidak,” katanya.

Dia menyebutkan besaran ganti rugi yang sudah disetujui dengan nilai terbesar, yaitu untuk lahan milik Ngadimin senilai Rp 2.3 juta per meter persegi.

Sementara, lahan di sisinya, milik Istarno, Widarti, Istilah, Samsuri (setuju), dan Kadari, ditetapkan besaran gantiruginya berbeda atau jauh lebih kecil.

Warga itu pun merasa heran, karena tanah pada satu kompleks ternyata dihargai tim appraisal secara berbeda. Bagi warga itu, penetapan appraisal timpang atau tidak adil.

Adapun ganti rugi per meter persegi untuk tanah Istarno Rp 2,075 juta, Widarti Rp 698 ribuan, Istilah Rp 709 ribuan, dan Kadari Rp 719 ribuan. Satu lagi milik Samsuri disetujuinya senilai Rp 809 ribuan per meter persegi.

“Bukan kami tidak setuju pembangunan fasilitas umum, tapi kami tidak setuju soal harga tanah,” kata Istilah.

Selain itu, dia juga merasa tidak adil karena pohon rambutan miliknya yang bernilai Rp 500 ribuan ternyata hanya dihargai Rp 16 ribu. Sementara, pohon kelor dan kapuk randu malah Rp 413 ribu.

“Apalagi rumah ini menjadi tempat ruang usaha. Kalau nanti pindah tidak mudah punya tempat usaha lagi,” lanjutnya.

Kasi Survey dan Pengukuran BPN Kulon Progo, Obed Tri Pambudi, ketika dikonfirmasi mengaku tidak berwenang menjelaskan soal penetapan harga ganti rugi.

Pihaknya mengaku memang masuk sebagai panitia, namun soal penentuan harga ganti rugi tanah merupakan kewenangan tim apraisal.

“Kami tidak tahu kalau soal itu karena penentuan harga ganti rugi di luar panitia,” katanya.

Penentuan dan penaksiran harga ganti rugi tanah tersebut, sesuai UU no 2 tahun 2012, dilakukan tim appraisal.

Menurutnya, sesuai aturan, jika kemudian warga keberatan, maka prosedurnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kabid Bina Marga DPU Kulon Progo, Gusdi Hartono, menjelaskan bahwa harga memang ditentukan oleh tim appraisal independent.

Tim tersebut merupakan hasil penunjukkan melalui lelang yang dilakukan pemerintah. Menurut Gusdi, harga appraisal dipastikan di atas harga pasar. Namun jika warga tetap tidak sepakat, langkahnya adalah mengajukan gugatan.

“Jika sampai waktu ditentukan 14 hari diam maka dianggap setuju dan pembayaran bisa dilakukan melalui pengadilan (konsinyasi),” Kata Gusdi.

Dia menjelaskan DPU dalam proyek itu hanya berfungsi sebagai pengguna anggaran. Untuk proses penetapan harga ganti rugi tanah warga dilakukan oleh tim appraisal

Sumber : Tribunnews.com



Jadi Orang Pintar itu Baik, Tapi Jadi orang bermanfaat itu lebih baik